Politik

Kinerja Inspektorat Dikritik

Topan Merangin | Selasa, 07 Mei 2013 - 15:20:49 WIB | dibaca: 505 pembaca

BANGKO-Kinerja inspektorat Kabupaten Merangin dalam menjalakan tugas pokok dan fungsi dinilai lemah oleh DPRD Kabupaten Merangin. Hal ini diungkapkan oleh ketua Pansus DPRD Merangin, Sudirman, dalam rapat paripurna dengan angenda penyampaian hasil kerja pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Bupati Merangin akhir tahun anggaran 2012 dan akhir masa jabatan Bupati Merangin periode 2008-2013, di DPRD Merangin Senin (6/4).
     Sudirman mengatakan, Inspektorat Merangin belum bekerja secara maksimal, baik dalam melakukan pengawasan maupun dalam memberikan bimbingan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
    Lemahnya kinerja Inspektorat menyebabkan di Kabupaten Merangin banyak terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ‘’Banyaknya temuan ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Merangin masih jauh dari predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” Kata Sudirman.
    Rapat yang dibuka oleh Ketua DPRD Merangin, Zainul Arfan, yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Merangin, Nalim-Hasan Basri Harun, unsur Muspida, Anggota DPRD Merangin dan sejumlah Kepala SKPD itu, Sudirman kembali membacakan hasil pembahasan LKPj Bupati oleh Pansus. Sudirman mengatakan, seharusnya Inspektorat bekerja lebik aktif dalam melakukan pengawasan dan melakukan sosialisasi dengan SKPD, terutama dalam pendataan aset daerah.
    Untuk diketahui, permasalahan yang belum berhasil dituntaskan oleh Bupati dan Wakil Bupati Merangin, Nalim-HBH hingga jelang akhir masa jabatannya adalah menyangkut aset. Saat ini masih banyak aset daerah yang tidak terdata dengan baik. Sehingga setiap ada pemeriksaan dari BPK aset bermasalah tersebut selalu jadi temuan. Tidak tanggung tanggung, nilai aset Merangin yang jadi temuan BPK itu mecapai Miliaran Rupiah. Sehingga hal ini menjadi sorotan khusus oleh Pansus DPRD Kabupaten Merangin.
    Selain menyorot kinerja Inspektorat, Pansus DPRD juga sangat menyangkan kinerja dari Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Merangin. Tim yang bertugas untuk menyelesaikan temuan BPK ini juga dianggap belum bekerja maksimal.
    Tim TP-TGR yang diketuai oleh Sekda Merangin dan berangotakan pihak Inspektorat seharusnya mampu menyelesaikan semua temuan BPK. Tapi pada kenyataannya masih banyak temuan lama yang masih belum selesai. Sehingga hal itu tetap mejadi temuan BPK pada saat pemeriksaan selanjutnya.
‘’Hal ini dikarenakan kurang efektifnya kerja majelis TPTGR kabupaten Merangin,” Ujar Sudirman.
Tidak hanya itu, sejumlah SKPD di Kabupaten Merangin juga dinilai perlu meningkatkan kinerja. Diantaranya seperti Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, urusan penyediaan infrastruktur wilayah pedesaan, bidang Peningkatan ekonomi kerakyatan, urusan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), bidang peningkatan kinerja birokrasi, serta peningkatan taraf hidup keluarga dan masyarakat yang berlandaskan norma agama, budaya dan hukum.
     ‘’Selama ini, kontrol terhadap perencanaan masih terasa lemah dan belum terintegrasi dengan baik, sehingga sasaran program sering tidak terlihat nyata oleh masyarakat,” Pungkas Sudirman.(men)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)